Lagi-lagi Anies Baswedan Berhasil Memancing Kecebong Kepermukaan

Anies Baswedan

Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menuai sorotan publik. Terutama dari para buzzer pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kerap dipanggil sebagai ahokers/cebongers.



Sejumlah rencana anggaran disebut janggal dan dibully habis-habisan, antara lain usulan pengadaan lem aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Ada juga  usulan 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Dikutip dari Rmol Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengaku paham dengan keributan-keributan yang terjadi di DKI Jakarta mengenai usulan anggaran tersebut. Menurutnya, itu merupakan cara Anies Baswedan menjahili ahokers.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebetulnya sudah menyisir rencana penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 tersebut sebelum heboh di media sosial. Namun, ia enggan memberitahu kepada publik penyisiran anggaran tersebut. Menurut Anies, dirinya bukan orang yang gemar cari pangung dengan penyisiran anggaran.

Anies telah mengadakan rapat untuk menyisir RAPBD ini pada 23 Oktober 2019. Sebelum berisiknya PSI yang seakan membongkar RAPBD. Anies sudah terlebih dahulu menemukan kejanggalan-kejanggalan tersebut dan memintanya untuk mencoret dan mengoreksinya sesegera mungkin.

Anies Baswedan

Karena persoalan ini sudah terlalu heboh, akhirnya Anies membeberkan substansi masalah yang terjadi. Di mana kesalahan terjadi lantaran ada kelemahan sistem pengadaan elektronik atau e-budgeting yang diterapkan semenjak pada 2015.

Anies Menuturkan bahwa sistem anggaran itu direncanakan saat era Joko Widodo (Jokowi) menjadi gubernur DKI, kemudian dijalankan oleh penggantinya, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mendigitalisasi proses penganggaran. Tetapi sistem itu tak menggunakan kecerdasan buatan untuk mencegah anggaran janggal lolos. Padahal, menurut dia, jika menggunakan smart system maka bisa dilakukan pengecekan dan verifikasi.

Anies menyampaikan, ia akan segera mengembangkan sistem penganggaran cerdas yang bisa lebih efektif mencegah adanya ajuan janggal. Tidak seperti sistem yang diwariskan Gubernur sebelumnya yang syarat akan pengelembungan. Sistem baru yang akan dikembangkan Anies, akan secara otomatis mendeteksi ajuan janggal, sehingga tidak diperlukan lagi verifikasi manual yang masih memungkinkan lolosnya ajuan yang salah. Viva